Perangkat Desa di Grobogan Gugat Aturan Wajib Mundur untuk Maju Pilkades ke MA
Rabu, 02 September 2026 | 22:16 WIB
-
Rustaman Nusantara
Matori menilai aturan tersebut tidak adil karena terdapat perbedaan perlakuan antara perangkat desa dengan ASN dan petahana.
“Ini sangat diskriminatif. Incumbent dan ASN diberikan hak cuti, sementara perangkat desa harus mengundurkan diri,” tegasnya.
Baca Juga
15 Kepala Desa yang Baru, Dilantik Bupati Boyolali
Permohonan uji materi tersebut kini telah teregistrasi di Mahkamah Agung dengan Nomor 28 Tahun 2026. Ketiga perangkat desa berharap MA mengabulkan permohonan mereka dan menghapus aturan yang dinilai menghambat hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi.
Editor: Tata Rahmanta
Jateng
6 hari lalu
Warga Antar Calon Kades Daftar Pilkades Kenteng Grobogan, Momen Sungkeman Bikin Haru
Jateng
2 bulan lalu
Kecewa Tak Direspons Bupati, Perangkat Desa Grobogan Persoalkan Aturan Wajib Mundur
Jateng
1 tahun lalu
Muh Haris Dorong Pilkada 2031 Fokus pada Isu Lokal, Bukan Euforia Nasional
Jateng
1 tahun lalu
Dewan Pengawas PDAM Semarang Pertanyakan Rencana Pergantian Direksi, Siap Tempuh Jalur Hukum
Jateng
3 tahun lalu
Hari Bhayangkara ke-77, Polres Klaten Menggelar Apel Doa Lintas Agama
Boyolali
4 tahun lalu
15 Kepala Desa yang Baru, Dilantik Bupati Boyolali
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
6 jam lalu
Viral Pria Bawa Celurit di Kadipiro, Polisi: Pelaku Cemburu
News
20 jam lalu
Ribuan Santri Boyolali Disiapkan Jadi Generasi Emas 2045, Ini Pesan Wabup
News
23 jam lalu
Kapolres Boyolali Mutasi Lima Pejabat dan Beri Penghargaan Personel Berprestasi
News
1 hari lalu
Buka PMB TA 2027/2028, UMBY Siapkan Beasiswa Rp1 Miliar untuk 200 Mahasiswa Baru
News
1 hari lalu
Perkuat Ekosistem Pariwisata, BPOB Dorong Pelaku Usaha Penyangga Borobudur Tingkatkan Kapasitas
News
1 hari lalu