Menurut Hanafi, apabila masih ada siswa maupun santri yang ingin tetap menerima MBG, pihak yayasan akan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.
Namun, yayasan memberikan penegasan terkait tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi.
"Kalau ada yang tetap mau, kami komunikasikan ke SPPG. Tetapi, risikonya ditanggung masing-masing," ujarnya.
Rencana penghentian penerimaan MBG tersebut mendapat perhatian dari DPRD Boyolali.
Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi, mengatakan munculnya penolakan dari sejumlah lembaga pendidikan harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kekhawatiran penerima manfaat cukup beralasan setelah adanya dua kasus dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Boyolali.
"Tentu ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi. Mengapa beberapa sekolah atau penerima manfaat sampai menolak? Hal itu tentu mengacu pada dua kasus (gangguan kesehatan) yang sudah terjadi di Boyolali," ujar Suyadi saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2026).
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
