Kunjungi Gunungkidul, Komisi VII DPR Dorong Nglanggeran Jadi  Model Desa Wisata Indonesia

Kuntadi
Anggota Komisi VII DPR RI memanen buah kakao dalam kunjungan kerja spesifik di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Jumat (11/9/2026). (Foto: Istimewa)

GUNUNGKIDUL, iNewsboyolali.id - Komisi VII DPR mendorong Desa Wisata Nglanggeran dijadikan sebagai model atau best practice utama dalam penyusunan cetak biru pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia. Desa Wisata di Gunungkidul ini berhasil pengelolaan sektor pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism). 

"Pencapaian luar biasa Nglanggeran berakar kuat dari kesadaran kolektif warga setempat dalam merintis, merawat, dan mengolah potensi lokal hingga menjadi paket wisata berkelas dunia," kata Anggota Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat melakukan Kunjungan Kerja, Jumat (11/9/2026). 

Menurutnya, rekam jejak prestasi internasional Nglanggeran, salah satunya keberhasilan menyabet penghargaan bergengsi Best Tourism Village Award tahun 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia, serta konsistensi tata kelolanya yang terbukti ampuh menggerakkan ekonomi kerakyatan secara mandiri.
 
"Pengalaman sukses Nglanggeran perlu diadopsi secara resmi oleh Kementerian Pariwisata sebagai instrumen acuan atau tolok ukur objektif dalam merumuskan kebijakan pembinaan desa wisata nasional,"ujarnya.

Pembagian peran yang jelas juga dinilai sangat krusial, di mana pemerintah pusat berfokus pada pemasaran strategis untuk desa yang telah maju dan mandiri, sementara pemerintah daerah melakukan pendampingan teknis agar taraf desa wisata dapat terus berkembang.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran, Mursidi, menyatakan bahwa status sebagai desa wisata mandiri bukanlah titik akhir, melainkan sebuah proses dinamis yang menuntut komitmen berkelanjutan. Pihaknya terus berupaya agar dampak positif pariwisata, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan, dapat dirasakan secara merata hingga ke desa-desa penyangga di sekitarnya.

Kunjungan kerja spesifik ini dihadiri jajaran perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Hariyanto, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Florida Pardosi, Plt. Direktur Utama BPOB Yusuf Hartanto, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf Yuke Sri Rahayu, serta Direktur Arsitektur dan Desain Kemenekraf Sabar Norma Megawati.

"Melalui penetapan Nglanggeran sebagai acuan nasional, semoga pertumbuhan sektor pariwisata pedesaan lebih menggeliat dan memiliki dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat," kata Yusuf. 

Editor : Tata Rahmanta

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network