Sebelumnya, dalam pernyataan resmi yang menandai kickoff Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat, Jumat (18/10/2025), Ketua Majelis Syura Partai Ummat Prof Amien Rais mendesak Presiden Prabowo melakukan sejumlah langkah di masa satu tahun kepemimpinannya.
"Setelah satu tahun memimpin Bangsa Indonesia, sudah saatnya Presiden memulai memangkas kekuatan-kekuatan politik yang tidak ingin melihat bangsa dan negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, produktif dan konstruksi buat masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan,” ujar Amien
Partai Ummat mendesak agar fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional. Sesuai Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tugas Polri menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
"Polri bukanlah partai coklat yang menjadi andalan kekuatan politik tertentu atau oligarki. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap diri institusi itu sendiri dan bertentangan dengan tugas konstitusionalnya," ujar Amien.
Amien juga mengingatkan Prabowo untuk memberi perhatian khusus pada Pasal 33 UUD 1945. Selama ini para pemilik modal dan kaum oligarki, luar apalagi dalam negeri menguras kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka. Sedangkan yang ditinggalkan hanya kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan.
Partai Ummat mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara dengan prinsip transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Perlu kebijakan dan eksploitasi berkelanjutan (sustainable extraction), serta pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara) untuk warisan lintas generasi.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
