BOYOLALI – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi peternakan sapi perah dan pengepul susu UD Pramono, di Desa Singosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Selasa (19/11/2024). Turut Hadir pula Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan.
Selain melakukan dialog dengan ribuan peternak sapi perah, dalam kesempatan tersebut Zulhas juga menunjuk penjabat (pj) gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali untuk segera menyelesaikan kasus pemblokiran rekening UD Pramono oleh kantor pajak.
“ini ada Pak Gubernur. Pak Bupati sama Pak Gubernur bantu. Caranya gimana agar masalah rekening diblokir bisa dibuka oleh pihak perpajakan. ya kita minta dua minggu selesai. Kalau nggak selesai saya akan datang lagi," kata Zulhas.
Terkait pemasaran hasil panen susu lokal, Zulhas mengatakan sudah ada perjanjian yang diteken dan dilaksanakan di kementerian pertanian bahwa importir susu harus menyerap semua susu dari peternak lokal, karena masalah impor susu harus ada surat rekomendasi dan persetujuan dari kementerian pertanian, jika pihak importir tidak membeli susu lokal maka surat ijin import tidak ada diberikan.
“dan memang kalau mau impor susu itu harus ada surat persetujuan dan rekomendasi dari kementan, nah kementan tidak akan memberi rekomendasi kalau importir tidak membeli susu dari local, aman sudah. Berapa jumlah importir? Ya banyak.” Ungkap Zulhas.
Pramono pemilik UD Pramono yang sampai saat ini masih terjerat masalah perpajakan mengungkapkan, selama rekeningnya sebesar Rp460 juta di blokir oleh pihak bank dan KPP Pratama Boyolali, dirinya sudah menjual 6 ekor sapi miliknya untuk membayar pasokan susu sapi yang disetorkan oleh 1.300 peternak ke tempat usahanya.
“selama rekening masih di blokir ya tadi peternak tidak dikasih SP simpan pinjam, nah kalau sudah cair semua nanti semua peternak dikasih simpan pinjam, kalau sudah normal lagi, untuk pembayaran susu tetap masih jalan dan diambilkan dari uang simpan pinjam, kemarin juga pernah sempat jual sapi 6 ekor, kedepan harapannya usahanya lebih lancar dan pemerintah dan kantor pajak lebih memperhatikan rakyat kecil.” Ucap Pramono.
Sementara itu, (pj) gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan permasalahan perpajakan ini muncul karena diduga adanya miskomunikasi antara pihak UD Pramono dengan pihak kantor pajak.
“kami dari pemprov dan pemerintah Kabupaten Boyolali sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dan rencana kami kedapan untuk mempertemukan kedua belah pihak dimana letak miss komunikasinya itu sehingga hal ini harus segera ditangani,”pungkasnya.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
