PMI Boyolali Gandeng Pemkab dan Lintas Sektor, Perkuat Benteng Hadapi Ancaman Epidemi hingga Pandemi

BOYOLALI, iNewsBoyolali.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Boyolali memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB), epidemi, hingga pandemi. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Diseminasi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar pada Jumat (24/7/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara PMI Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang kemudian diimplementasikan melalui PKS dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program tersebut menjadi bagian dari implementasi Global Thematic Programmatic Partnership (GTP) yang didukung International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) melalui PMI Pusat.

Baca Juga

Korban Keracunan Massal di Klaten Terus Bertambah

Sebanyak 52 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas perwakilan PMI Pusat, IFRC, PMI Provinsi Jawa Tengah, pengurus dan staf PMI Kabupaten Boyolali, kepala unit, relawan, Siaga Berbasis Masyarakat (SIBAT), hingga perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Boyolali.

Diseminasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai isi MoU dan PKS, memperjelas pembagian tugas masing-masing instansi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan epidemi maupun pandemi dengan pendekatan One Health.

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari PMI Pusat, IFRC, PMI Kabupaten Boyolali, Bagian Tata Pemerintahan Setda Boyolali, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali. Materi yang disampaikan meliputi peran masing-masing sektor dalam penanganan KLB, implementasi MoU dan PKS, hingga penyusunan komitmen bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.

Baca Juga

KAI Daop 6 Beri Layanan Angkutan Rombongan, Begini Caranya

Ketua PMI Kabupaten Boyolali, Sunarno, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi epidemi dan pandemi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintah, PMI, dan masyarakat.

"MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah. Melalui kegiatan diseminasi ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga koordinasi dalam pencegahan, deteksi dini, dan respons terhadap kejadian luar biasa dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, M. Syawalludin, mengapresiasi langkah PMI Boyolali yang terus membangun sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi krisis kesehatan.

Menurutnya, tantangan epidemi dan pandemi memerlukan koordinasi yang terencana serta berkelanjutan. Dengan adanya MoU dan PKS yang dipahami bersama, kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan seluruh pemangku kepentingan diyakini akan semakin solid dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kesehatan.

"Pemerintah Kabupaten Boyolali menyambut baik penguatan kerja sama ini. Tantangan epidemi dan pandemi membutuhkan koordinasi yang terencana dan berkesinambungan. Dengan adanya MoU dan PKS yang dipahami bersama, kami optimistis kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan seluruh pemangku kepentingan akan semakin solid dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman krisis kesehatan," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, PMI Kabupaten Boyolali berharap terbangun sistem kesiapsiagaan daerah yang lebih terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta respons cepat terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, sehingga dampak kesehatan, sosial, maupun ekonomi bagi masyarakat dapat diminimalkan.

Editor : Tata Rahmanta