Riset UNS: Efektivitas Dana Iklim Dunia Tergantung Kualitas Tata Kelola Negara Penerima

SOLO, iNewsBoyolali – Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, bersama University of Buea, Kamerun melaksanakan penelitian kolaboratif terkait aliran dana iklim internasional. Selama dua dekade terakhir, dana iklim internasional telah menjadi salah satu instrumen utama masyarakat global untuk membantu negara berkembang menghadapi perubahan iklim tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonominya. 

Dana tersebut kerap dipandang sebagai jawaban atas keterbatasan fiskal negara-negara yang paling terdampak krisis iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global relatif kecil. Namun, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa besarnya dana yang mengalir tidak dengan sendirinya menghasilkan kemajuan ekonomi hijau di negara penerima.

Baca Juga

Penelitian UNS: Kesenjangan Gender dalam Pendapatan Online Terjadi di Berbagai Negara

Temuan yang dihasilkan melalui penelitian kolaboratif antara UNS, Indonesia, dan University of Buea, Kamerun, melibatkan tim peneliti yang terdiri atas Prof. Dr. Irwan Trinugroho, Dr. Subroto Rapih, dan Dr. Budi Wahyono dari UNS, serta Dr. Nkwetta Ajong Aquilas dari University of Buea. 

Penelitian didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Program EQUITY, dan menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi lintas benua dalam menghasilkan bukti ilmiah untuk menjawab tantangan pembangunan global.

"Penelitian menganalisis data dari 108 negara berkembang sepanjang periode 2000 hingga 2019. Cakupan yang luas dan rentang waktu yang panjang memungkinkan para peneliti membandingkan pengalaman berbagai negara dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan tata kelola yang berbeda," kata Prof. Irwan Trinugroho, salah satu peneliti melalui keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga

Diikuti 12 Negara, Summer Course FT UNS Bahas Digitalisasi dan Konservasi Candi Prambanan

Kemajuan ekonomi hijau diukur menggunakan indikator Green GDP, yaitu ukuran output ekonomi yang telah dikurangi biaya lingkungan seperti emisi karbon, produksi limbah, dan penyusutan sumber daya alam, sehingga lebih mencerminkan kemajuan yang benar-benar berkelanjutan dibandingkan dengan ukuran pertumbuhan konvensional.

Adapun kualitas institusi suatu negara diukur melalui indeks yang disusun dari enam dimensi tata kelola, mencakup antara lain efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana iklim internasional secara umum dan khususnya dana yang difokuskan pada aspek mitigasi yang diarahkan pada pengurangan emisi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. 

Sementara itu, dana adaptasi yang umumnya digunakan untuk membangun ketahanan menghadapi dampak iklim cenderung memberikan pengaruh yang lebih terbatas pada tingkat makro, karena sifatnya yang lokal dan lebih bersifat perlindungan daripada penciptaan nilai tambah ekonomi.

Baca Juga

Usung Tema SDGs, UNS Lepas Ribuan Mahasiswa KKN Periode 2026

"Temuan yang paling menonjol adalah bahwa efektivitas dana iklim sangat bergantung pada kualitas tata kelola negara penerima. Penelitian ini mengidentifikasi adanya titik ambang kualitas institusi yang menjadi pembatas antara dua kondisi yang sangat berbeda," ujarnya. 

Pada negara-negara yang kualitas institusinya berada di bawah ambang tersebut, dana iklim justru berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi hijau. Sebaliknya, begitu suatu negara melampaui ambang itu, dana yang sama berubah menjadi pendorong pertumbuhan hijau yang signifikan.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa pembiayaan iklim belum tentu menghasilkan manfaat yang diharapkan apabila tidak disertai kesiapan kelembagaan di tingkat domestik. Selama ini, pembiayaan iklim sering dipandang sebagai instrumen yang secara otomatis mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. 

Baca Juga

FEB UNS Ajak Generasi Muda Inovasikan Fintech untuk Dampak Sosial

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana saja belum cukup. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, dana berskala besar berpotensi menghadapi risiko kebocoran, salah kelola, maupun biaya transaksi yang tinggi, sehingga manfaatnya tidak sampai pada tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut dikatakan, penelitian ini juga menemukan bahwa semakin baik kualitas institusi suatu negara, semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh dari setiap dana iklim yang diterimanya. Dengan kata lain, tata kelola tidak sekadar menjadi syarat minimal, melainkan berperan sebagai pengganda manfaat. Temuan ini memperkuat argumen mengenai pentingnya kapasitas serap (absorptive capacity), yaitu kemampuan suatu negara untuk mengubah aliran modal internasional menjadi kemajuan pembangunan yang nyata.

Editor : Tata Rahmanta