750 Guru Madrasah di Boyolali Suarakan Ketimpangan Kebijakan, Tuntut Kejelasan Status P3K

Sementara itu, Ketua PGIN Jawa Tengah, Hadi Sutikno, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berencana meluncurkan program LKS gratis dan seragam bagi siswa SD dan SMP negeri.

“Kami melihat ada ketimpangan. Kami juga bagian dari masyarakat Boyolali, namun sekolah swasta tidak tersentuh program tersebut. Ini yang akan kami dorong agar ada keadilan,” ujarnya.

Selain itu, Hadi juga mengkritisi kebijakan Kementerian PAN-RB yang menolak usulan Kementerian Agama terkait pengangkatan guru madrasah menjadi P3K. Menurutnya, alasan penolakan tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

“Banyak guru madrasah swasta sudah mengabdi puluhan tahun, memiliki sertifikasi, inpassing, dan SK dari Kementerian Agama. Namun tetap tidak bisa diangkat hanya karena statusnya swasta,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Agama RI, sekitar 630 ribu guru madrasah akan diusulkan menjadi P3K secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Melalui forum ini, para guru berharap pemerintah dapat mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka secara serius, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara guru negeri dan swasta dalam hal hak dan pengakuan.

Editor : Tata Rahmanta