750 Guru Madrasah di Boyolali Suarakan Ketimpangan Kebijakan, Tuntut Kejelasan Status P3K

BOYOLALI, iNewsBoyolali.id – Ratusan guru madrasah swasta di Kabupaten Boyolali menyuarakan berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi, mulai dari ketidakjelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga ketimpangan kebijakan pendidikan.

Sebanyak 750 guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Boyolali menggelar kegiatan halal bihalal di Pendopo Gede Boyolali, Kamis (2/4/2026). Meski berlangsung dalam suasana hangat penuh silaturahmi, kegiatan ini juga diwarnai kegelisahan para peserta.

Forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang temu kangen, namun berkembang menjadi ruang dialog terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang selama ini dihadapi guru madrasah swasta.

Ketua PC PGIN Boyolali, Fatoni Afif Fauzi, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat ukhuwah sekaligus menyusun langkah bersama dalam memperjuangkan nasib guru madrasah ke depan.

“Kita ingin memperkokoh ukhuwah guru madrasah untuk masa depan. Dengan kebersamaan yang kuat, insya Allah perjuangan kita akan lebih diperhatikan, terutama terkait status kepegawaian seperti P3K dan pengakuan masa kerja,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Dari total 1.049 anggota PGIN Boyolali yang terdiri dari guru MI, MTs, dan MA swasta, sebanyak 750 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Diskusi yang digelar juga berfokus pada evaluasi tuntutan yang selama ini diperjuangkan agar dapat diteruskan ke tingkat DPR hingga pemerintah pusat.

Fatoni menegaskan, hingga kini belum ada guru madrasah swasta yang diangkat menjadi P3K. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang secara tegas mengatur posisi guru swasta dalam regulasi tersebut.

“Permasalahan utama adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara jelas posisi guru madrasah swasta. Karena itu kami mendorong adanya revisi agar kami memiliki peluang yang sama,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, tanpa sekolah swasta, beban pendidikan akan sepenuhnya ditanggung oleh sekolah negeri.

Sementara itu, Ketua PGIN Jawa Tengah, Hadi Sutikno, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berencana meluncurkan program LKS gratis dan seragam bagi siswa SD dan SMP negeri.

“Kami melihat ada ketimpangan. Kami juga bagian dari masyarakat Boyolali, namun sekolah swasta tidak tersentuh program tersebut. Ini yang akan kami dorong agar ada keadilan,” ujarnya.

Selain itu, Hadi juga mengkritisi kebijakan Kementerian PAN-RB yang menolak usulan Kementerian Agama terkait pengangkatan guru madrasah menjadi P3K. Menurutnya, alasan penolakan tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

“Banyak guru madrasah swasta sudah mengabdi puluhan tahun, memiliki sertifikasi, inpassing, dan SK dari Kementerian Agama. Namun tetap tidak bisa diangkat hanya karena statusnya swasta,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Agama RI, sekitar 630 ribu guru madrasah akan diusulkan menjadi P3K secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Melalui forum ini, para guru berharap pemerintah dapat mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka secara serius, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara guru negeri dan swasta dalam hal hak dan pengakuan.

Editor : Tata Rahmanta