KULONPROGO, iNewsboyolali.id - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) di Kabupaten Kulonprogo mendukung program tertib administrasi kependudukan. Berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo, mereka memfasilitasi perekaman dan pembuatan KTP elektronik (E-KTP) bagi penyandang disabilitas.
Perwakilan KKN-PPM UGM YO019 2026, Edelweiss Simanjuntak mengatakan, dari koordinasi dengan Kapanewon Wates diketahui ada beberapa penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP. Hal ini karena keterbatasan fisik, gangguan pergerakan, hingga kondisi geografis ataupun masalah ekonomi.
Untuk itulah mereka memfasilitasi kaum difabel agar memiliki KTP. Melalui program jemput bola yang ada di Disdukcapil, mereka mendampingi pengajuan dan perekaman.
“Program ini bekerja sama dengan Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTP ke rumah- disabilitas untuk perekaman sidik, jari, pemindaian retina sampai pembuatan KTP,” kata Edelweiss, saat mendampingi pembuatan KTP bagi disabilitas di GRahulan, Giripeni, Wates, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, dokumen kependudukan seperti KTP sangat penting bagi penyandang disabilitas. Selain sebagai bukti identitas resmi negara, KTP menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan dasar, seperti fasilitas kesehatan, kepesertaan BPJS, hingga program bantuan sosial.
“Ketika berobat ke rumah sakit dan mengakses BPJS, dan bantuan sosial lain, KTP ini sangat diperlukan,” katanya.
Selain pendampingan pembuatan KTP, para mahasiswa ini juga melaksanakan program vaksinasi untuk ternak, pembuatan sumur resapan (biopori) hingga pendampingan beban listrik dan efisiensi energi bagi pelaku UMKM.
Petugas Perekaman e-KTP Disdukcapil Kulon Progo, Sukriyanta mengatakan, layanan jemput bola perekaman KTP elektronik dilakukan ketika ada permohonan. Biasanya diajukan keluarga, kalurahan atau dari unsur pemerintahan yang lain. Dinas telah memiliki alat pemindai portabel yang bisa dibawa ke lapangan.
“Pemindaian idealnya sampai sidik jari dan retina. Tetapi dalam kasus disabilitas atau ODGJ, jika kondisinya tidak mungkin akan disesuaikan. Prosedur ini nantinya dilengkapi dengan berkas pendukung berupa surat keterangan kesehatan dari puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, kepemilikan dokumen e-KTP penting bagi setiap warga negara, khususnya bagi kelompok rentan seperti warga disabilitas. Kepemilikan e-KTP menjadi syarat dasar dalam mengakses berbagai program jaminan sosial dan layanan pembiayaan kesehatan, seperti BPJS.
"Kami berharap tidak ada lagi warga yang terkendala mendapatkan layanan publik hanya karena belum memiliki identitas resmi," ujarnya.
Orangtua penyandang disabilitas, Suharno, mengapresiasi program KKN ini yang sangat berguna. Keluarganya kesulitan untuk membawa ke dinas untuk melakukan perekaman.
“Kondisi fisik anak kami tidak memungkinkan, karena rentan dengan kesehatan dan harus berhati-hati,” katanya.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
