Kepala Desa Ngrandu, Paiman, mengatakan persoalan sanitasi menjadi salah satu keluhan utama warga di wilayah hutan. Banyak keluarga yang belum memiliki jamban sehingga harus berjalan cukup jauh menuju hutan atau sungai setiap kali hendak buang air besar.
“Kasihan warga jika saat BAB harus jalan ke hutan atau sungai. Dan keluhan ini sdah lama disampaikan ke saya tapi baru terpenuhi sekarang dan kita prioritaskan dulu ke warga yan benar-benar tidak mampu atau jompo,” ucap Kades Paiman.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan.
"Selama ini warga harus membawa air sendiri dari rumah menuju hutan atau sungai. Kalau hujan deras mereka sering kesulitan, tetapi tetap nekat karena memang tidak ada pilihan lain. Karena itu kami berupaya mencari bantuan agar warga bisa memiliki jamban sendiri," jelas Paiman.
Ia menambahkan, pembangunan jamban dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan warga miskin yang benar-benar belum memiliki fasilitas sanitasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Keuangan, SDM, Umum, dan IT Perhutani KPH Gundih, Jumeno, mengaku prihatin karena masih banyak warga di kawasan hutan yang belum memiliki akses sanitasi layak. Karena itu, Perhutani menggulirkan program bantuan jambanisasi sebagai bagian dari kepedulian terhadap masyarakat sekitar hutan.
Menurut Jumeno, program tersebut tidak hanya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengurangi kebiasaan buang air besar sembarangan.
"Dalam setahun ini kami telah menyalurkan bantuan jambanisasi kepada warga kurang mampu di kawasan hutan. Kami berharap masyarakat bisa hidup lebih sehat dan terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan," ujarnya.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
