YOGYAKARTA, iNewsboyolali.id - Ribuan relawan, mitra dan yayasan penyedia makan bergizi gratis (MBG) yang ada di DIY mendesak adanya regulasi mengenai tata kelola program strategis nasional MBG. Kepastian hukum dan perbaikan regulasi diperlukan agar pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan lebih baik.
Ribuan relawan ini berkumpul di Auditorium Monumen Jogja Kembali, Rabu (8/7/2026). Mengusung tema ‘Jogja Kembali untuk Negeri’, mereka ingin peristiwa 29 Juni 1949 yang menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia bisa menyemangati relawan dalam menyukseskan program jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Relawan MBG (REL MBG) DIY, Asep Susilo, menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar ajang kumpul bersama. Namun menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan memberikan pembinaan khusus kepada para relawan.
"Konsolidasi yang didasari rasa kesadaran dan kebersamaan ini ditujukan untuk menuju kekuatan semangat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Menurutnya, Rel MBG juga mengandeng GAPEMBI dan HMD Gemas dalam merumuskan kebijakan. Apa yang ada di lapangan, akan diusulkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan petunjuk teknis.
"Kami berharap MBG disahkan melalui undang-undang agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pelaku usaha, yayasan sebagai pelaksana, maupun para pekerja,” katanya.
Asep mengatakan, payung hukum yang kuat dibutuhkan untuk menghindari ketimpangan yang selama ini terjadi di lapangan. Salah satunya mengenai perbedaan insentif antar-Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Ketua Gapembi DIY, Nur Kholis, menegaskan bahwa seluruh elemen MBG mulai dari mitra, relawan, hingga pemasok (supplier) berkomitmen untuk memberikan andil pemikiran demi menyukseskan program krusial ini. Namun, ia mengingatkan agar kepemimpinan yang baru tidak serta-merta mengabaikan aturan-aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya.
"Kami ingin mendapatkan kepastian hukum, kami juga mendorong adanya Undang-Undang MBG karena ini adalah program strategis nasional,” katanya.
Nur Kholis berharap BGN segera membenahi pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan yang bergantung pada program ini.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
