GROBOGAN, iNewsBoyolali.id – Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menegaskan pihaknya masih terbuka untuk bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, menyusul peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan santri, pihak pondok pesantren meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kwaron.
Menurut pengasuh Ponpes Miftahul Huda, Lutfi Al Hakim, kejadian keracunan massal yang terjadi pada Jumat (9/1/2026) lalu menjadi catatan serius. Ia menilai pengelolaan SPPG Kwaron perlu dievaluasi karena diduga belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan pendistribusian makanan.
“Secara prinsip kami tidak menolak kerja sama dengan SPPG. Namun kami berharap pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh SPPG agar makanan yang dikirim ke santri benar-benar bersih, bergizi, dan aman, sehingga kejadian serupa tidak terulang,” ujar Lutfi.
Ia mengungkapkan, pascakejadian tersebut, masih banyak santri yang mengalami trauma. Oleh karena itu, pihak pondok kini lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima serta mengawasi makanan yang dikirim dari pihak luar.
Sebelum program MBG masuk ke lingkungan pondok pesantren, Ponpes Miftahul Huda sebenarnya telah menjalankan program makan bergizi secara mandiri. Sebanyak sekitar 1.500 santri mendapatkan makan tiga kali sehari, dengan biaya operasional yang diambil dari iuran bulanan santri.
Lutfi menjelaskan, dari iuran bulanan santri atau SPP sebesar Rp500 ribu, sekitar Rp180 ribu dialokasikan untuk kebutuhan makan santri selama satu bulan. Sementara sisanya digunakan untuk operasional pondok, termasuk honor pengajar.
“Biaya makan diambil dari iuran bulanan santri. Sebagiannya kami gunakan untuk makan, dan sebagian lainnya untuk operasional pondok seperti menggaji guru,” jelasnya.
Menurut Lutfi, kehadiran program MBG sejatinya diharapkan menjadi menu tambahan untuk meningkatkan asupan gizi santri sekaligus menghadirkan variasi makanan. Seluruh pengelolaan menu dan proses memasak di pondok selama ini diserahkan kepada tim dapur yang terdiri dari para santri sendiri.
“Mereka kami didik untuk memasak dan membantu mengolah makanan. Dalam sehari ada tiga tim yang bergantian memasak. Alhamdulillah selama ini dapur dikelola secara profesional oleh santri, dan kami juga memiliki tim penanggung jawab kesehatan makanan di setiap unit pendidikan,” ungkapnya.
Dengan jumlah santri yang mencapai sekitar 1.500 orang, pihak pondok pesantren berharap pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), dapat memberikan izin agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis dapat ditangani langsung oleh pondok pesantren.
“Kami berharap dengan jumlah santri yang besar ini, pondok bisa diizinkan mengelola MBG secara mandiri dengan membangun dapur BGN sendiri. Dengan begitu, proses pengolahan dan pengawasan kesehatan makanan bisa kami kontrol secara maksimal,” tutup Lutfi Al Hakim.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
