GROBOGAN, iNewsBoyolali.id – Ratusan warga Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kembali mendatangi Balai Desa Cingkrong untuk mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) kedua yang membahas rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam musyawarah tersebut, warga tetap menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan KDMP yang akan ditempatkan di lokasi Madrasah Diniyah. Penolakan disampaikan langsung oleh perwakilan warga dan sesepuh desa yang menilai keberadaan madrasah masih sangat dibutuhkan untuk pendidikan keagamaan.
Sebanyak 107 undangan menghadiri musdesus yang digelar bersama perangkat desa. Warga meminta agar bangunan madrasah tidak digusur dan lokasi KDMP dipindahkan ke tempat lain yang dinilai lebih layak.
Pengurus Madrasah Diniyah Cingkrong, Muhammad Sutiyoso, mengaku sangat menyayangkan apabila madrasah harus dibongkar demi pembangunan koperasi desa. Ia menyarankan agar KDMP dibangun di lokasi gedung sekolah dasar yang sudah lama tidak digunakan.
“Saya mengarahkan supaya menggunakan lokasi gedung sekolah dasar yang sudah lama tidak digunakan. Lokasinya juga cukup bagus,” tegas Muhammad Sutiyoso.
Untuk menghindari konflik berkepanjangan, Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, akhirnya menyetujui aspirasi warga. Ia memastikan lokasi pembangunan KDMP dipindahkan dari lahan Madrasah Diniyah ke area belakang gedung Taman Kanak-kanak (TK) meski dinilai lebih strategis.
“Kami setujui dan menuruti kemauan warga. Lokasi pembangunan kita pindahkan dari Madrasah ke belakang gedung TK,” ujar Jasmi.
Kades Cingkrong pun menolak saran dari beberapa warga untuk menempati lahan hijau dan memilih di lokasi TK.
“ Saya tidak mau menempati lahan hijau karena melanggar aturan,” kata Jasmi.
Jasmi menjelaskan, pemilihan awal lokasi madrasah dilakukan karena dinilai strategis untuk mendukung perekonomian warga. Melalui keberadaan KDMP dan gerai usaha, pemerintah desa berharap dapat menggerakkan UMKM setempat.
“Dengan adanya koperasi dan gerai di desa, kami berharap perekonomian berjalan, pendidikan tetap berjalan, dan kegiatan keagamaan juga tetap berjalan,” tambahnya.
Usai kesepakatan pemindahan lokasi, perwakilan warga, tokoh agama, dan pemerintah desa kemudian menandatangani berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama agar polemik serupa tidak kembali terjadi.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
