BOYOLALI – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Unit usaha yang dimiliki oleh masyarakat baik perorangan maupun perkelompok dalam skala kecil dan menengah. UMKM memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung bangkitnya perekonomian di Indonesia. Hari ini banyak kita temui berbagai macam UMKM di sekitar kita.
Sayangnya, UMKM masih mendapatkan banyak tantangan dari berbagai aspek. Salah satunya dalam hal perpajakan. Pajak memang diperlukan oleh pemerintah sebagai pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan di Indonesia. Yang memprihatinkan adalah ketika pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM begitu tinggi, hingga membebaninya.
Hal ini dapat kita lihat dari isu tutupnya UMKM Pengepul Susu Sapi yang bertempat di kabupaten Boyolali. Mbah Pramono (67) sebagai pemilik usaha memutuskan untuk menutup usahanya yang telah menaungi 1.300 peternak sapi, karena pajak yang dikenakan atas usahanya melambung tinggi mencapai sekitar Rp 671 juta rupiah. Hal tersebut berujung pada pemblokiran rekening banknya pada Oktober 2024, dengan alasan beliau menunggak pajak. Padahal beliau mengaku telah membayar pajak setiap tahun ke Dinas Perpajakan Kabupaten Boyolali senilai 5 juta per tahun, sejak beliau memulai usahanya pada tahun 2015.
Beliau meminta tolong kepada pegawai pajak untuk menghitung beban pajaknya. Hal itu berlanjut hingga 2019. Sejak saat itu beliau tidak pernah mendapat panggilan dari kantor pajak, sehingga beliau mengira bahwa pajaknya sudah selesai dan sudah dipotong dari hasil penjualannya.
Akan tetapi pada 2021 Mbah Pramono tiba – tiba dipanggil oleh KPP Pratama Solo dan diminta membayar tunggakan pajak dari tahun 2018 sebesar 2 Miliar Rupiah, setelah terjadi penawaran akhirnya Mbah Pramono diminta membayar sebesar 670 juta. Beliau lalu diajarkan cara menghitung pajaknya, pada tahun 2018 beliau tetap membayar 5 juta, pada 2019 beliau dikenakan beban pajak 75 juta dan pada 2020 beliau mengaku ditawari membayar 200 juta supaya urusannya dianggap selesai. Beberapa bulan setelah beliau membayar sebesar 200 juta, beliau dipanggil kembali untuk tanda tangan penyelesaian dengan membayar tagihan yang hampir sama yaitu 671 juta. Nominal tersebut terhitung sangat besar bagi pengusaha UMKM seperti Mbah Pramono. Beliau pada akhirnya memutuskan untuk menyerah pada usahanya karena tidak kuat membayar pajak.
Rencana ditutupnya usaha yang telah berperan sebagai sumber penghasilan masyarakat dan penggerak ekonomi tersebut, menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di masyarakat khususnya di daerah Boyolali. Sebagai bagian dari masyarakat saya merasa hal tersebut dapat menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan perekonomian memburuk. "Ya yang paling banyak kebingungan peternak, yang kedua karyawan, yang ketiga ya saya tho. Saya walaupun biasa-biasa tapi ya tetap bingung tho, wong namanya usaha 19 tahun hancur satu kali pukul tho," ungkap Pramono saat ditemui di rumahnya, Rabu (6/11/2024).
Selain karena pajak, pemberlakuan pembatasan Industri Pengolahan Susu (IPS) lokal juga menjadi salah satu faktor memburuknya perekonomian dalam usaha susu sapi lokal. Ditambah permasalahan tentang kebijakan pemerintah yang membuka kembali sektor impor susu. Kebijakan – kebijakan pemerintah tersebut tampaknya menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM khususnya dalam industri susu sapi lokal untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka.
Permasalahan ini berbuntut panjang hingga menyebabkan aksi protes peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali pada Sabtu (9/11/2024). Aksi tersebut dimulai di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dan dilanjutkan di Tugu Susu Tumpah dan TPA Winong. Mereka terpaksa membuang sisa susu sapi yang sudah tidak layak konsumsi, setelah membagikan susu yang masih layak secara gratis kepada warga karena tidak ada lagi yang menyerap susu hasil ternak dan pengepulan mereka.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
