Indonesia sendiri tahun ini mendapat kuota 221.000 jemaah, yang terbagi dalam 203 ribu jemaah reguler dan 17 ribu jemaah khusus. Semua jemaah legal telah dibekali dokumen resmi, termasuk Tasreh dan barcode Nusuk, serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan pelayanan dari pemerintah RI.
Wachid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran dari biro perjalanan yang menjanjikan bisa memberangkatkan haji tanpa harus mengikuti jalur resmi. Menurutnya, upaya penindakan harus ditingkatkan agar praktik semacam ini tidak terus berulang.
“Kami sudah menyarankan agar travel-travel seperti ini segera diblokir atau dicabut izinnya oleh Kementerian Agama. Ini penting demi perlindungan calon jemaah itu sendiri,” tegas Ketua Panja Haji 2025 itu.
Sebagai bentuk antisipasi, ia juga berencana menggandeng pemerintah daerah, DPRD, dan Forkopimda di daerah-daerah asal jemaah seperti Jepara, untuk mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal tersebut.
Mengakhiri keterangannya, Abdul Wachid mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan menempuh jalur resmi dalam menunaikan ibadah haji. Ia optimistis bahwa dengan rencana penambahan kuota global yang ditargetkan pemerintah Arab Saudi, Indonesia juga akan mendapatkan peningkatan kuota signifikan di masa mendatang.
“Saat ini kuotanya baru 1,8 juta jemaah dari seluruh dunia. Jika target 5 juta jemaah tercapai, Indonesia bisa mendapatkan hingga 500 ribu kuota. Maka dari itu, sabar adalah pilihan terbaik,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, revisi UU Haji tengah disiapkan oleh DPR untuk menyesuaikan dengan regulasi baru Arab Saudi, demi memastikan ibadah haji berlangsung tertib, aman, dan nyaman, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
