BOYOLALI, iNewsBoyolali.id – PT Pupuk Indonesia mengungkapkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Boyolali baik urea dan NPK mencapai 99,8 persen atau hampir 100 persen pada Tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Account Executive (AE) PT Pupuk Indonesia wilayah Kabupaten Boyolali, Gunawan di sela sela rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Gedung Semar Resto, pada Senin (30/01/2023).
“Semoga dapat dipertahankan, syukur-syukur dapat ditingkatkan lagi menjadi 100 persen pada 2023,” kata Gunawan.
Dia berpesan kepada seluruh stakeholder penyaluran pupuk bersubsidi untuk menyalurkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk para pengguna pupuk dapat melakukan pemupukan secara berimbang sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Terkait pengawasan penyaluran pupuk, baik di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terdapat tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Gunawan mengungkapkan untuk tim KP3 di Kabupaten Boyolali ada dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah, kepolisian, dan kejaksaan yang terbentuk dalam satu tim untuk melakukan pengawasan.
“Kami di internal Pupuk Indonesia juga secara rutin melakukan monitoring, dalam pengawasan tersebut seperti kunjungan ke gudang produsen, distributor dan KPL [Kios Penyalur Pupuk Lengkap] secara rutin,” katanya.
Sementara itu, salah satu distributor Pupuk Indonesia dari Boyolali, Sugiyanto, mengungkapkan penyaluran pupuk pada 2022 berjalan dengan baik.
Ia mengungkapkan menyalurkan pupuk urea di wilayah Kecamatan Musuk, Cepogo, Selo, dan Boyolali Kota.
Kemudian, untuk pupuk NPK ada di wilayah Simo, Karanggede, dan Andong. Sugiyanto membeberkan ada delapan distributor pupuk bersubsidi di Boyolali.
Ia mengatakan penyaluran subsidi di tempatnya sudah lebih dari 93 persen. Meskipun berjalan lancar, ia mengungkapkan ada beberapa kendala di lapangan seperti kartu tani.
“Jadi kartu tani itu masih banyak kendala. Contohnya dari BRI dan petaninya itu sendiri,” kata dia.
Ia mengatakan alokasi pupuk telah ada, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) juga telah tersedia. Namun, kartu yang digunakan tidak bisa digesek.
“Entah kartunya yang rusak atau bagaimana, nah ini ada koordinasi perbaikan dengan stakeholder, terutama dengan BRI,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan ke depan harus makin banyak koordinasi antara petani dalam kelompok dengan pihak bank. Selain itu, harus juga ada koordinasi dengan penyuluh pertanian di kecamatan.
Sebagai evaluasi, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupateb Boyolali, Bambang Jiyanto, mengungkapkan ada tiga kendala yang dihadapi pupuk bersubsidi.
“Yang pertama, petani yang masuk di e-RDKK [Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani] belum semua memiliki kartu tani, sementara kami galakkand dengan BRI yang belum mempunyai kartu tani segera dibuatkan,” ujarnya.
Kedua, jika ada kerusakan pada mesin EDC atau Electronic Data Capture untuk membaca kartu tani maka dibutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan. Kemudian, kendala ketiga yaitu kartu tani untuk 13.000-an petani baru baru akan tercetak pada Februari sampai Maret 2023.
“Kemudian didistribusikan ke petani pada Mei, sehingga antara Januari sampai Mei kan ada hambatan. Jadi ini perlu dirumuskan bersama agar tidak terkendala dengan kartu tadi,” kata dia.
Dia menghimbau para KPL dan distributor harus berkoordinasi aktif antara Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan BRI untuk mengecek kartu tani. Pengecekan bisa seperti adakah kartu tani yang salah tercetak atau isi dari kartu tani.
“Kemudian, BRI untuk selalu aktif mengecek EDC yang ada di KPL. Misal ada kendala dan kerusakan segera diperbaiki,” jelasnya.
Saran yang terakhir, ungkap Bambang, adalah peran aktif semua pihak agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan baik dan lancar serta meminta partisipasi warga untuk memantau penyaluran pupuk bersubsidi karena hanya disalurkan untuk orang yang berhak.
Sebelumnya, alokasi pupuk bersubsidi di Boyolali pada 2023 mengalami kenaikan untuk pupuk urea. Namun, alokasi untuk pupuk NPK turun.
“Untuk urea meningkat, kalau tahun kemarin 21.500 ton sekarang 25.000 ton. Kemudian, untuk NPK turun, tahun kemarin 17.000 sekian ton, sekarang hanya 16.500 ton. Tapi ya ndak usah khawatir, biasanya kalau ada perubahan-perubahan dari pemerintah pusat akan didistribusikan ke kabupaten/kota,” pungkasnya.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
