Paguyuban SIMPATI Kendal Dukung Berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK)

KENDAL, iNewsBoyolali.id – Kawasan Industri Kendal (KIK) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi di Jawa Tengah. Dengan luas pengembangan mencapai 2.200 hektare, KIK menjadi kawasan industri terbesar di provinsi tersebut. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk.

Sejak berdiri, KIK telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya warga Kendal. Data mencatat, 95 persen tenaga kerja di kawasan ini merupakan penduduk lokal, membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.

Baca Juga:

Paguyuban SIMPATI Dukung Berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK)

Dampak lain dari kehadiran kawasan industri ini adalah meningkatnya nilai jual tanah. Harga tanah sawah yang sebelumnya hanya berkisar Rp16.000 per meter persegi, kini melonjak menjadi lebih dari Rp100.000 per meter persegi.

Namun, di balik dampak positif tersebut, masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Sejumlah pemilik lahan sawah di area pengembangan KIK hingga kini belum menerima ganti rugi atas lahan mereka. Proses kompensasi yang belum tuntas memunculkan kegelisahan di kalangan petani.

Menanggapi hal tersebut, Kelompok Masyarakat SIMPATI (Solidaritas Masyarakat Petani Korban Janji) Kabupaten Kendal, yang dipimpin oleh H. Mastur, mengeluarkan pernyataan sikap.

Berikut poin-poin pernyataan sikap tersebut:

1. Paguyuban SIMPATI menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam mendorong investasi di Jawa Tengah, khususnya di Kawasan Industri Kendal;

2. Menolak keras segala bentuk tindakan yang dapat menghambat investasi di wilayah Jawa Tengah karena dinilai merugikan pelaku usaha maupun masyarakat;

3. Menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian (Polri) guna menjaga iklim investasi yang kondusif serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman di wilayah Jawa Tengah.

Dengan pernyataan ini, SIMPATI berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan proses ganti rugi lahan agar kesejahteraan petani tetap terjaga, tanpa menghambat iklim investasi yang terus berkembang.