Dalam kesempatan itu, Masyita juga memaparkan kontribusi instrumen keuangan negara, termasuk Sukuk Negara (SBSN), dalam membiayai proyek strategis di DIY, seperti infrastruktur transportasi dan pengelolaan lingkungan. Ke depan, ia menilai obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola memadai.
“SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek prioritas serta dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta memaparkan kinerja fiskal daerah yang telah memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Ia berharap forum ini dapat memantik langkah konkret dalam memajukan sektor keuangan di DIY.
“Kami berharap forum ini dapat memberikan gambaran mengenai peran sektor keuangan terhadap ekonomi DIY yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agung.
Acara ditutup dengan sesi diskusi antara Dirjen SPSK dan akademisi mengenai penguatan sektor keuangan di daerah. Forum ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan mengelola sektor keuangan sebagai mitra strategis pembangun.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
