Dalam sesi diskusi, berbagai pihak memberikan masukan. LSM ERPETA, diwakili oleh Bp. Budi S, memaparkan tentang efisiensi pelaporan SPKT dan kebutuhan peningkatan waktu layanan. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran terkait inovasi SKCK yang dapat disalahgunakan dalam konteks politik.
Tokoh masyarakat, Eko Bambang S, memberikan apresiasi terhadap inovasi "Siboba" sambil menyoroti perlunya sistem yang terintegrasi antar layanan publik untuk memfasilitasi persyaratan secara online.
Pertanyaan dan harapan dari IPNU Muhammad Hildan mengenai STNK dan sosialisasi pajak pemutihan juga direspons dengan jelas oleh perwakilan Polres Boyolali, menyatakan bahwa upaya pelayanan publik terus dilakukan, namun keterlibatan masyarakat dalam mensosialisasikan informasi juga diharapkan.
Diskusi juga mengulas mengenai peran SPKT sebagai penghubung, netralitas Polri terkait politik, masalah kehilangan STNK, dan peran polisi dalam sosialisasi pajak.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
