Komisi X DPR Desak Desil Tak Lagi Jadi Syarat Mutlak Penerima KIP Kuliah

KULONPROGO, iNewsboyolali.id -  Komisi X DPR mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan data desil Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak dijadikan syarat mutlak dalam penyaluran bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Penilaian desil yang kaku dan lambatnya pemutakhiran data dinilai merugikan warga miskin serta memicu calon mahasiswa prasejahtera putus kuliah.

"Jangan jadikan desil ini aturan mutlak dalam berbagai kebijakan yang ada. Pemutakhiran data terlalu lama, kita minta jangan tunggu tiga bulan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, saat Kunjungan Kerja dalam rangka penyerapan masukan Revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik di Aula Adikarta Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Viral! Siswi SD Sekolah Bawa Adik, Ralea Dikunjungi Anggota DPR

Menurutnya keterlambatan pemutakhiran data berdampak fatal bagi warga yang membutuhkan bantuan mendesak. Khusus untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Komisi X DPR RI meminta agar proses seleksi tidak hanya bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan melalui verifikasi faktual di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan data tidak akurat, Komisi X DPR mendorong BPS melakukan uji petik dengan melibatkan pemerintah kelurahan atau kalurahan secara langsung melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Triyono, mendukung langkah revisi undang-undang tersebut. Ia mencontohkan kasus salah satu warga pengayuh becak di wilayahnya yang sempat viral karena status ekonominya mendadak naik ke Desil 9, sehingga mengancam hak bantuan pendidikan anaknya sebelum akhirnya dikoreksi BPS ke Desil 3.

Baca Juga

Komisi X DPR RI Kunjungi Boyolali, Bahas Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal

Sementara itu, Rektor IKIP PGRI Wates, Wahyu Pambudi, mengungkapkan keluhan senada. Dari 161 pendaftar KIP Kuliah di kampusnya, sebanyak 42 calon mahasiswa terdata pada Desil 5 ke atas sehingga otomatis gugur secara juknis. Meski sebagian berhasil diselamatkan melalui proses sanggah, sebanyak 10 calon mahasiswa tetap terpaksa batal melanjutkan kuliah karena ketidakmampuan biaya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Ateng Hartono, menyatakan pihak BPS terus menyempurnakan pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang memadukan data Regsosek, P3KE, DTKS, dan Dukcapil. BPS juga mendukung revisi UU Statistik untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional, termasuk wacana menempatkan petugas statistik lapangan permanen hingga tingkat desa.

Editor: Tata Rahmanta