Ponpes di Boyolali Berencana Setop Terima MBG

BOYOLALI, iNewsBoyolali.id – Yayasan Istiqomah Al Jamzury di Dukuh Geneng, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali, berencana menghentikan sementara penerimaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pengurus yayasan terhadap sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, termasuk yang terjadi di Kabupaten Boyolali.

Pererat Silaturahmi, Ponpes Abi Ummi Boyolali Rayakan Milad ke-11 dengan Jalan Sehat

Yayasan Istiqomah Al Jamzury menaungi Pondok Pesantren dengan sekitar 190 santri serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memiliki sekitar 160 siswa.

Ketua Yayasan Istiqomah Al Jamzury, Muhammad Hanafi, mengatakan rencana penghentian penerimaan MBG telah disampaikan kepada para wali santri dan wali murid.

"Keprihatinan kami timbul karena banyaknya kasus keracunan makanan MBG. Akhirnya kami mengambil sikap untuk merespons kejadian tersebut," ujar Hanafi, Minggu (13/9/2026).

Dikira Tidur, Santri di Bantul Ditemukan Meninggal

Meski berencana menghentikan penerimaan MBG, yayasan tidak langsung menghentikan seluruh paket makanan yang diterima siswa dan santri.

Pihak yayasan masih memberikan waktu selama satu pekan kepada orang tua yang tetap menginginkan anaknya menerima makanan dari program tersebut.

"Senin besok program MBG masih berjalan. Kami tunggu pendataan sampai satu minggu. Wali santri yang tetap menginginkan MBG bisa mendaftar (ngelist). Bagi yang tidak mendaftar, kami anggap sepakat dengan keputusan yayasan," katanya.

Peduli Anak Yatim, Lanud Adi Soemarmo Gelar Baksos dan Pengobatan Massal di Ponpes Karanganyar

Menurut Hanafi, apabila masih ada siswa maupun santri yang ingin tetap menerima MBG, pihak yayasan akan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.

Namun, yayasan memberikan penegasan terkait tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi.

"Kalau ada yang tetap mau, kami komunikasikan ke SPPG. Tetapi, risikonya ditanggung masing-masing," ujarnya.

Wabup Batang Jenguk Anak Korban Kekerasan di Boyolali, Janji Biayai Sekolah Hingga Diasramakan

Rencana penghentian penerimaan MBG tersebut mendapat perhatian dari DPRD Boyolali.

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi, mengatakan munculnya penolakan dari sejumlah lembaga pendidikan harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, kekhawatiran penerima manfaat cukup beralasan setelah adanya dua kasus dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Boyolali.

Kronologi Santri di Boyolali dibakar Pengunjung Ponpes

"Tentu ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi. Mengapa beberapa sekolah atau penerima manfaat sampai menolak? Hal itu tentu mengacu pada dua kasus (gangguan kesehatan) yang sudah terjadi di Boyolali," ujar Suyadi saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2026).

Suyadi meminta Satgas MBG Kabupaten Boyolali maupun koordinator wilayah yang membawahi pelaksanaan program untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Boyolali telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengolahan makanan hingga proses distribusi kepada penerima manfaat, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami berencana melakukan inspeksi bersama dinas terkait ke beberapa SPPG. Kami ingin memastikan, apakah SPPG ini sudah menjalankan SOP dengan benar atau belum," tegasnya.

Suyadi menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya kesalahan dalam pelaksanaan program.

Namun, menurutnya, pengawasan dan evaluasi harus diperketat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa dan santri benar-benar aman dikonsumsi.

Terlebih, respons berupa penolakan terhadap program MBG mulai muncul tidak hanya di Boyolali, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya.

Editor: Tata Rahmanta