APBD Perubahan Blora 2026 Disepakati, Anggaran Infrastruktur hingga Penanganan Kekeringan Jadi

BLORA, iNewsBoyolali.id – DPRD Kabupaten Blora bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Sejumlah program prioritas menjadi perhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah, penyehatan BUMD, hingga penanganan kekeringan dan kebakaran.

Persetujuan bersama tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Blora di Gedung DPRD Blora, Kamis (10/9/2026). Rapat dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga

Cegah Pelanggaran Keimigrasian, Blora Intensifkan Pengawasan Orang Asing

Sebelum persetujuan bersama, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Sejumlah persoalan strategis yang disoroti antara lain optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, penyehatan BUMD, penanganan kekeringan dan kebakaran, pengelolaan sampah, pertumbuhan ekonomi, serta kinerja OPD.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, perubahan APBD 2026 mencatat adanya kenaikan target pendapatan daerah. Tambahan kemampuan pendapatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja pada program yang menjadi prioritas.

“Kenaikan target pendapatan daerah yang kita rencanakan di APBD Perubahan 2026 ini diharapkan memberikan kesempatan untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan data potensi dan kebijakan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien,” kata Arief.

Namun, pemerintah daerah memastikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat.

Menurut Arief, optimalisasi PAD akan didorong melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga proses penerimaan dapat berlangsung lebih mudah, transparan, dan efisien.

“Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat. Dan juga kaitannya peningkatan PAD menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis digital. Ini akan mempermudah semua pihak dengan transparansi yang ada,” ujarnya.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Di sisi belanja, Pemkab Blora akan mengarahkan tambahan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan untuk sejumlah program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur.

“Penambahan alokasi anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan ini kita akan prioritaskan untuk program-program yang terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan, sekolah, dan juga yang lainnya,” ungkapnya.

Pemkab Blora akan memperhitungkan sisa waktu tahun anggaran 2026 agar program yang telah mendapatkan tambahan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Pemkab Blora bersama DPRD juga terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program tersebut dapat direalisasikan di Blora.

BPR Blora Artha Akan Disehatkan

Persoalan BUMD juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan. Salah satunya kondisi BPR Blora Artha yang didorong untuk kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Bupati Arief mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan penataan dan pembenahan manajemen BPR Blora Artha.

“Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali. Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” katanya.

Setelah manajemen terbentuk, sejumlah langkah perbaikan operasional akan dilakukan. Di antaranya memperkuat sumber pendanaan pihak ketiga serta membuka peluang kerja sama dengan investor.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penyertaan modal yang sebelumnya telah diberikan melalui APBD.

Hadapi Kekeringan, Pemkab Cari Sumber Air Baru

Persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Blora juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat paripurna.

Pemkab Blora menyiapkan solusi jangka panjang dengan mencari sumber-sumber air baru yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Pemerintah daerah juga berencana menambah armada pengangkut air bersih untuk memperkuat pelayanan bagi warga yang terdampak kekeringan.

Tak hanya kekeringan, ancaman kebakaran juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemkab Blora berencana menambah sedikitnya dua unit armada pemadam kebakaran untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.

“Terkait dengan kebakaran, Bupati tengah menyiapkan untuk melakukan penambahan armada pemadam kebakaran ke depannya. Ini juga sudah kita rencanakan untuk bisa ditambah armadanya minimal sekitar dua unit, kalau ada kejadian kebakaran ini bisa diatasi dengan secepatnya,” jelas Arief.

Penanganan kebakaran juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak yang memiliki armada pemadam, di antaranya Yon TP dan PPSDM Migas. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat respons penanganan kebakaran di wilayah timur maupun barat Blora.

Selain persoalan infrastruktur, BUMD, kekeringan, dan kebakaran, DPRD dan Pemkab Blora turut membahas pengelolaan sampah, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta evaluasi kinerja OPD.

Setelah seluruh pandangan fraksi mendapat jawaban dari Bupati, DPRD Kabupaten Blora dan Pemkab Blora akhirnya menyatakan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.

Editor: Tata Rahmanta