Gandeng Bank Dunia, BPOB Matangkan 4 Proyek Infrastruktur Dasar Borobudur Highland

YOGYAKARTA, iNewsboyolali.id - Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) bersama World Bank (Bank Dunia) mematangkan kesiapan empat proyek infrastruktur dasar di kawasan Borobudur Highland. Langkah tersebut diambil guna memastikan kelayakan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).

Kesiapan proyek ini dibahas dalam kunjungan lapangan dan diskusi strategis yang digelar di De Loano Glamping pada Senin (10/8/2026). Pertemuan ini melibatkan tim teknis World Bank, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pariwisata.

Baca Juga

BPOB Luncurkan Wisata Jemparingan di Borobudur Highland

Plt Direktur Utama BPOB, Yusuf Hartanto, menyampaikan bahwa pengusulan empat program infrastruktur dasar melalui skema pinjaman atau hibah luar negeri SQTDP ini telah melalui verifikasi teknis bersama Kementerian PU sejak 2024, meliputi Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, serta dokumen lingkungan.

“Empat proyek prioritas tersebut mencakup peningkatan akses jalan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer, pembangunan jembatan akses utama sepanjang 53,5 meter, pengembangan jaringan jalan internal sepanjang 7 kilometer, serta pembangunan sistem penyediaan air bersih terpadu,” kata Yusuf. 

Kesiapan infrastruktur dasar tersebut diproyeksikan mampu menarik investasi hingga Rp1,5 triliun. Aksesibilitas fisik, pasokan air bersih, dan jaringan listrik merupakan prasyarat utama untuk menaikkan kelas investasi kawasan dari skala mikro menuju skala makro.

Baca Juga

Jamin Keselamatan Wisatawan, BPOB Gelar Sosialisasi Safety dan Security di DeLoano Glamping

"Fasilitas pendukung terus dikebut untuk memenuhi standar," katanya.

Menanggapi rencana tersebut, tim teknis World Bank mengapresiasi kesiapan BPOB dan menyarankan agar penentuan skala prioritas difokuskan pada subproyek yang menghasilkan quick wins. Hal ini penting agar pembangunan fisik dapat langsung memperkuat integrasi ekonomi masyarakat lokal.

Sementara itu, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa pengembangan kawasan otoritatif BPOB harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional, khususnya Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Integrasi infrastruktur ini diharapkan memperkuat rantai pasok ekonomi di kawasan penyangga Gelang Projo yang meliputi Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
 

Editor : Tata Rahmanta