Anugerah Pengelolaan Informasi Publik Kemenpar 2025, BPOB Raih Predikat Informatif

YOGYAKARTA, iNewsboyolali.id - Kementerian Pariwisata kembali menggelar Anugerah Pengelolaan Informasi Publik 2025, sebagai salah satu komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Badan Pengelola Otorita Borobudur (BPOB) menjadi salah satu penerima penghargaan dengan predikat informatif. 
  
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil penilaian dan verifikasi yang mengacu pada standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi satuan kerja yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

“Transparansi informasi menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pariwisata,” 
kata Widiyanti dalam siaran persnya, Sabtu (15/11/2025).  

Baca Juga

BPOB Ajak Influencer Publikasi Pariwisata Berkelanjutan

Secara simbolis penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri kepada sejumlah satuan kerja (Satker). Penghargaan untuk BPOB diterima Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin. 
  
“Kami bersyukur bisa mendapatkan penghargaan dengan predikat informatif,” kata Agustin Peranginangin. 

Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Badan Otorita Borobudur dalam memperkuat transparansi dan pelayanan informasi publik. Mereka akan berupaya agar seluruh kegiatan dan kebijakan BPOB dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. 

BPOB bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. BPOB melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik.  

Badan Pelaksana Otorita Borobudur berkantor di Gedung Keuangan Negara, yang menjadi pusat koordinasi kegiatan administrasi, layanan informasi publik, dan pengembangan program pariwisata khususnya di Kawasan Koordinatif BPOB yang ada di Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, DPN Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya.

“Kami telah menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem pariwisata yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Agustin. 

Editor : Tata Rahmanta