Sementara itu, Kepala Desa Jurug, Edi Nugroho, mengatakan usulan perbaikan jembatan Karang Kidul sudah berkali-kali disampaikan. Bahkan, dalam Musrenbang tingkat kecamatan, sejumlah desa telah sepakat menjadikan jembatan tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.
Namun, hingga saat ini perbaikan belum juga terlaksana. Persoalan status kepemilikan aset menjadi kendala bagi pemerintah desa untuk melakukan penanganan secara mandiri.
"Kami mau melakukan perbaikan sendiri, tapi takutnya malah menyalahi aturan dan sia-sia. Sebab, saat pendataan aset dulu, jalan dan jembatan ini sudah kami serahkan ke Pemkab Boyolali," ungkap Edi.
Untuk memastikan siapa yang memiliki kewenangan melakukan perbaikan, Pemdes Jurug berencana segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status pencatatan aset jembatan secara administratif, sehingga persoalan kewenangan tidak lagi menjadi penghambat perbaikan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun membahayakan keselamatan warga tersebut.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
