BLORA, iNewsBoyolali.id -Sebanyak 312 atlet dan pelatih Kabupaten Blora resmi dikukuhkan untuk memperkuat kontingen pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026.
Pengukuhan menjadi penanda dimulainya perjuangan Blora memburu prestasi sekaligus mempertahankan posisi enam besar yang berhasil diraih pada Porprov 2023.
Prosesi pengukuhan dipimpin Bupati Blora Arief Rohman di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Sabtu (4/7/2026).
Sebanyak 243 atlet dan 69 pelatih akan mewakili Blora pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang berlangsung di Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga), 25–31 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sri Setyorini ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Blora.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Blora H Setiyono mengatakan, persiapan menuju Porprov telah dilakukan secara bertahap sejak babak kualifikasi.
Dari 47 cabang olahraga anggota KONI Blora, sebanyak 37 cabang berhasil lolos dan berhak tampil di Porprov tahun ini.
‘’Total kontingen Blora mencapai 357 orang yang terdiri atas 243 atlet, 69 pelatih, dan 45 ofisial. Ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang cukup panjang,’’ ujarnya.
Menurut Setiyono, seluruh atlet akan menjalani pemusatan latihan kabupaten (Puslatkab) mulai 23 Juli hingga 24 Oktober 2026.
Durasi latihan disesuaikan dengan target prestasi masing-masing atlet. Atlet yang diproyeksikan meraih medali emas akan menjalani Puslatkab selama 72 hari, target perak 48 hari, sedangkan peraih perunggu, peringkat empat selama satu bulan. Atlet nonmedali juga diwajibkan mengikuti Puslatkab.
Selain program latihan, seluruh atlet dan pelatih juga mendapat dukungan insentif pembinaan, uang makan selama Puslatkab, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, mulai Juni hingga Desember 2026.
Setiyono mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembinaan. Di antaranya atlet yang melanjutkan kuliah di luar daerah, bekerja di luar Blora, hingga mengikuti pendidikan TNI maupun Polri sehingga pengawasan latihan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
