"Ancaman terhadap negara hari ini tidak lagi berbentuk peperangan, tapi juga dari dalam seperti judi online dan kecanduan digital. Regulasi UU ITE sudah ada, tapi penegakan hukumnya masih terasa lemah. Bagaimana kita menyikapi ini bersama?" tanya Giri.
Menanggapi hal ini, Kasat Reskrim IPTU Joko Purwadi, menjelaskan bahwa pihaknya terus bergerak melalui patroli cyber dan pelacakan link judi online yang sering berganti-ganti.
"Kami sudah menerima sejumlah laporan. Meskipun seseorang tidak berjudi langsung, tapi jika melakukan endorsement terhadap judi online, itu sudah masuk ranah pelanggaran UU ITE dan bisa diproses hukum. Namun penindakan kami selalu berlandaskan asas kehati-hatian dan bukti yang kuat," terang IPTU Joko.
Diskusi juga menyinggung isu revisi UU TNI yang ramai diperbincangkan. Ketua GMNI Boyolali, Zidnan, dan Ketua HMI Boyolali, Arina Nur Azizah, mempertanyakan urgensi revisi serta potensi penyalahgunaan wewenang.
Menjawab hal tersebut, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf. Wiweko Wulang Widodo, menegaskan bahwa revisi tersebut bukan untuk memperluas kekuasaan, tetapi memperkuat peran sosial TNI.
"RUU TNI adalah bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman. Kami pastikan semangatnya tetap menjaga profesionalisme dan netralitas TNI. Perluasan peran bukan berarti perluasan kekuasaan, tapi perluasan tanggung jawab sosial," ungkapnya.
Lebih lanjut, Letkol Wiweko juga menyatakan bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
"Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru kami butuh peran adik-adik mahasiswa sebagai mitra pengawas publik. Silakan sampaikan aspirasi, tapi mari kita jaga agar tetap tertib dan sesuai aturan," tambahnya.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
