SEMARANG, iNewsBoyolali.id – Bupati Boyolali, M. Said Hidayat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boyolali ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah saat menghadiri acara Komunikasi dengan Stakeholder bersama Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, di Auditorium Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (14/03/2023).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilakukan seiringi dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," ungkap Ganjar.
Selain itu, Gubernur juga menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat.
"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," kata Gubernur Ganjar.
Sementara itu, Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian persentase rekomendasi BPK terbaik se-Indonesia dengan capaian penyelesaian sebesar 92,09 persen. Capaian ini dikatakan melampaui raihan Nasional yakni 75 persen.
"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi.
Pihaknya meminta capaian yang baik di Provinsi Jawa Tengah dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Dia juga mendorong kepada kepala daerah untuk tetap menguatkan di sektor koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar.
Editor : Tata Rahmanta
Artikel Terkait
