Bupati Boyolali Rombak Besar Pendidikan, 297 Guru dan Kepsek Dimutasi Sekaligus

BOYOLALI, iNewsBoyolali.id – Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan langkah tegas di sektor pendidikan dengan memutasi ratusan guru dan kepala sekolah sekaligus. Sebanyak 297 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan resmi menerima Surat Keputusan (SK) mutasi dan penugasan baru, Senin (15/12/2025).

Penyerahan SK yang digelar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali tersebut dihadiri langsung Bupati Boyolali Agus Irawan dan Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana. Mutasi ini menyasar guru, kepala sekolah, koordinator PAUD Dikdas LS, pengawas, hingga penilik sekolah yang sebelumnya bertugas jauh dari tempat tinggal, agar ditempatkan lebih dekat dengan domisili masing-masing.

Baca Juga

Program MBG Berkah Bagi Pelaku Usaha Susu Murni di Boyolali, Permintaan Melejit 300 Persen

Kepala BKPSDM Boyolali, Waskitho Rahardjo, menyampaikan bahwa ratusan ASN yang dimutasi “terdiri dari 77 guru SD, 75 guru SMP, 103 kepala sekolah SD (53 di antaranya kepala sekolah baru), 26 kepala sekolah SMP, 11 koordinator PAUD Dikdas LS, satu penilik sekolah, serta empat pengawas sekolah,” jelasnya.

Bupati Agus menegaskan bahwa kebijakan mutasi massal ini merupakan bentuk realisasi janji kampanye untuk menciptakan kenyamanan kerja bagi guru, sekaligus sebagai upaya pemerataan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.

“Semua harus semangat dan bekerja maksimal. Enam bulan ke depan akan saya evaluasi, termasuk dampaknya terhadap prestasi anak-anak,” tegas Bupati Agus.

Baca Juga

Enam Tahun Putus, Jembatan Krobokan Boyolali Akhirnya Siap Dibangun Lagi

Ia juga meminta para guru dan kepala sekolah menjaga kualitas pendidikan serta memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan fasilitas pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Agus juga mengumumkan program seragam sekolah dan buku LKS gratis bagi siswa SD dan SMP negeri. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Untuk tahap awal kita prioritaskan sekolah negeri. Jika ke depan anggaran mencukupi, tidak menutup kemungkinan akan kita perluas ke sekolah swasta,” pungkasnya.

Editor : Tata Rahmanta